BANSOS BERAS TAHAP 3 DI KAB. BOGOR MUNDUR, MUNGKIN AKAN DISALURKAN MULAI OKTOBER 2020

#Tags

Bulog akhirnya menyelesaikan proses pembagian bantuan sosial beras bagia warga kabupaten Bogor terdampak covid-19. Pembagian ini selesai pada minggu ke -2 September 2020, dengan kecamatan Dramaga yang menjadi kecamatan yang terakhir menerima penyaluran tersebut. 

Sayangnya, meski harus segera menyalurkan bantuan sosial beras tahap 3, Kepala Perum Bulog Sub Divre Cianjur, Rahmatulah tak menampik jika kemungkinan penyaluran bantuan bupati tahap ketiga itu bakal mundur hingga awal Oktober.



Alasannya, pihak Bulog sebagai penyedia beras itu masih harus melengkapi unsur administrasi dan legalitas Perjanjian Keja Sama (PKS) dengan Pemkab Bogor.

Ilustrasi : Bupati Bogor Memeriksa Kualitas Beras bansos non-tunai di Gudang Bulog Dramaga

Kendati demikian, ia menegaskan, Bulog pada prinsipnya sudah menyiapkan stok beras yang memadai. Apalagi, Bulog mengklaim tak mendapatkan laporan keluhan dari penyaluran tahap kedua. Rahmat menganggap, kualitas dan kuantitas bansos tahap kedua sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

Di lain tempat, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim  sangat menyayangkan  penyaluran bansos beras yang cukup lama.

Menurutnya, penyaluran bansos yang tersendat menjadi kendala yang terus berulang selama penanganan pandemi Covid-19. Bahkan, ia menyebutkan, serapan anggaran terhadap bansos itu juga baru sekitar 50 persen.

Bantuan sosial (bansos) bupati tahap ketiga, bakal kembali mulur hingga awal Oktober mendatang.

Kepala Perum Bulog Sub Divre Cianjur, Rahmatulah tak menampik jika kemungkinan penyaluran bantuan bupati tahap ketiga itu bakal mundur hingga awal Oktober.

Alasannya, pihak Bulog sebagai penyedia beras itu masih harus melengkapi unsur administrasi dan legalitas Perjanjian Keja Sama (PKS) dengan Pemkab Bogor.

“Hari ini kami baru ada rapat pembahasan PKS tahap ketiga. Kayaknya memang paling cepat awal Oktober. Sebenarnya tidak telat, karena ini kan kita harus lengkapi semua, apakah adendumnya ditambahkan atau bagaimana. Jangan sampai tidak ada dasarnya,” ungkap Rahmat kepada Radar Bogor, Rabu (23/9/2020).

Kendati demikian, ia menegaskan, Bulog pada prinsipnya sudah menyiapkan stok beras yang memadai. Apalagi, Bulog mengklaim tak mendapatkan laporan keluhan dari penyaluran tahap kedua. Rahmat menganggap, kualitas dan kuantitas bansos tahap kedua sudah sesuai dengan yang diharapkan masyarakat.

“Evaluasinya mungkin cuma soal pendistribusiannya saja. Mungkin nanti armada bisa ditambah dari non TNI-Polri agar support juga, misal dari SKPD. Ditambah lagi, kita juga antisipasi memasuki musim hujan, perlu truk yang bisa mlindungi barang. Minimal dipasangi terpal,” terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim juga sangat menyayangkan mulurnya kembali penyaluran bansos bupati itu.  Menurutnya, penyaluran bansos yang tersendat menjadi kendala yang terus berulang selama penangana  pandemi Covid-19. Bahkan, ia menyebutkan, serapan anggaran terhadap bansos itu juga baru sekitar 50 persen.  Ia berharap, bantuan berupa beras untuk kebutuhan pokok masyarakat selama pandemi itu secepatnya disalurkan. Masih tersisa 6.000 ton beras yang harus dibagikan untuk 200.000 rumah tangga miskin.


Jumlah itu, tentu akan menyumbangkan serapan yang besar jika bisa dirampungkan secepatnya. Bansos tiga tahap itu, justru butuh waktu 7-8 bulan penyaluran.
Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan juga mengatakan, tak ada kelanjutan dari bansos tersebut untuk pergeseran APBD berikutnya. Menurutnya, anggaran untuk bansos itu akan dialihkan dalam wujud lain penanganan Covid-19.

Bantuan sosial (bansos) beras di Kabupaten Bogor direncanakan hanya akan selesai dalam tiga tahap. Tak ada lagi bansos dalam bentuk beras yang disalurkan kepada masyarakat Kabupaten Bogor, selama pandemi Covid-19.  Wakil Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengakui, kemungkinan tersebut telah diancang-ancang dalam draft Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) 2020. Meski pergeseran anggaran penanganan Covid-19 akan kembali ditambah, namun bansos dalam bentuk beras takkan berlanjut lagi ke tahap berikutnya. Pihak pemerintah kabupaten Bogor  lebih condong kepada bantuan-bantuan seperti di bidang pendidikan, kelompok, atau yang lain.